MOJOKERTO, Tunasnews.com – Kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 memicu aksi unjuk rasa ratusan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto. Aksi yang digelar Rabu (24/12/2025) itu berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dan sempat diwarnai ketegangan.
Aksi demonstrasi tersebut digerakkan oleh kelompok Pamong Majapahit. Sejak pagi, massa mengepung area kantor pemkab untuk menyampaikan penolakan terhadap pemotongan ADD yang dinilai berdampak langsung pada
penurunan pendapatan tetap (siltap) aparatur desa. Sejumlah spanduk berisi tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemkab turut dibentangkan.
Pada awalnya, situasi berlangsung kondusif. Beberapa perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto. Namun, audiensi tersebut tidak membuahkan kesepakatan konkret sehingga memicu kekecewaan di kalangan peserta aksi.
“Hasil audiensi tidak menemukan titik temu. Kami akan menunggu sampai Bupati menemui langsung,” ujar salah satu kepala desa kepada massa aksi.
Kekecewaan kemudian disampaikan secara terbuka melalui orasi. Koordinator aksi memberikan ultimatum kepada Pemkab Mojokerto agar mengembalikan ADD ke skema semula serta menerbitkan peraturan bupati (Perbup) yang menjamin siltap kepala desa dan perangkat desa.
“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, maka pemerintah desa tidak akan menjalankan program apa pun dari Pemkab Mojokerto, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” tegas koordinator aksi melalui pengeras suara.
Ketegangan meningkat ketika massa meminta izin kepada aparat kepolisian dari Polres Mojokerto Kota untuk memasuki area Pendopo Pemkab Mojokerto dengan alasan ingin berteduh sambil menunggu kehadiran Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra (Gus Barra). Permintaan tersebut ditolak aparat.
Penolakan yang disampaikan dengan nada tinggi memicu emosi massa. Aksi saling dorong sempat terjadi di depan gerbang kantor pemkab, terutama setelah seorang anggota polisi dinilai bersikap provokatif. Dalam insiden tersebut, seorang anggota kepolisian sempat ditarik ke dalam area kantor pemerintahan sebelum situasi berhasil dikendalikan.
Kericuhan mereda setelah koordinator aksi kembali mengambil alih komando dan meminta massa menahan diri serta tidak melakukan tindakan anarkis. Aksi kemudian dilanjutkan dengan orasi secara tertib di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.
Hingga siang hari, ratusan kepala desa dan perangkat desa masih bertahan di lokasi. Mereka menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum Bupati Mojokerto turun langsung menemui massa dan memberikan kepastian terkait kebijakan pemangkasan ADD yang dinilai mengancam keberlangsungan pemerintahan desa.
(adm/tif)
