MOJOKERTO, Tunasnews.com — Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto mulai menemukan titik terang. Hasil pemeriksaan laboratorium mengarah pada satu komponen menu yang dinilai paling berisiko, yakni telur.
Temuan tersebut mengemuka setelah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Mojokerto menyelesaikan uji sampel makanan dan spesimen korban. Hasil pemeriksaan itu dibahas dalam rapat tertutup lintas instansi yang digelar di Smart Room Satya Bina Karya (SBK) Kantor Bupati Mojokerto, Kamis malam (15/1/2026).
Rapat tersebut melibatkan unsur TNI, kepolisian, BPOM, Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), Labkesda, serta para ahli gizi. Fokus pembahasan mengerucut pada proses pengolahan dan distribusi telur yang menjadi pelengkap menu soto ayam.
Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Inf Abi Swanjoyo, mengatakan indikasi awal mengarah pada penggunaan telur matang yang disuplai kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03.
“Secara garis besar, hasil diskusi mengarah pada dugaan sementara terkait pemberian telur matang. Pihak SPPG menyampaikan bahwa telur tersebut dibeli dari pihak ketiga,” ujar Abi.
Penelusuran lebih lanjut menemukan adanya jeda waktu cukup panjang antara proses memasak dan pendistribusian telur. Telur tersebut dimasak pada Rabu, kemudian baru dikirim ke dapur SPPG pada Kamis sore, sebelum akhirnya didistribusikan kepada penerima pada Jumat.
“Telur dari pihak ketiga itu dimasak hari Rabu, lalu Kamis sore baru diantar ke SPPG. Dugaan sementara kami mengarah pada rentang waktu tersebut, namun masih akan didalami lebih lanjut,” jelas Abi.
Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti jenis bakteri atau zat berbahaya yang terkandung dalam telur tersebut.
Data Pemerintah Kabupaten Mojokerto mencatat, jumlah korban mencapai 411 orang. Sebanyak 77 orang di antaranya masih menjalani perawatan intensif hingga Rabu (14/1/2026). Korban terbanyak berasal dari santri Pondok Pesantren An Nur dan Al Hadiyah, yang menerima distribusi MBG pada jadwal paling akhir.
Abi menambahkan, faktor waktu konsumsi diduga memperparah dampak yang ditimbulkan.
“Dari penelusuran, distribusi ke lokasi tersebut dilakukan paling akhir, sebelum salat Jumat, dan dikonsumsi setelah salat Jumat,” ungkapnya.
Sebagai langkah pengamanan, operasional SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 yang berlokasi di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, dihentikan sementara. Keputusan terkait pembukaan kembali sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Penutupan operasional tidak ditentukan batas waktunya. Pihak pusat, dalam hal ini BGN, yang berwenang memutuskan apakah akan dibuka kembali atau tetap ditutup,” kata Kepala Regional BGN Jawa Timur, Mahda Pradewa.
Kasus ini turut mendapat perhatian Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap SPPG penyedia MBG, termasuk kemungkinan perombakan total sumber daya manusia.
Menanggapi hal tersebut, Mahda menyatakan akan menyampaikan masukan dari Menteri HAM kepada pimpinan BGN di tingkat pusat.
“Masukan tersebut akan kami teruskan ke BGN pusat sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya.
(adm.tif)
