JAKARTA, Tunasnews.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (11/11/2025).
Rapat tertutup tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Presiden Prabowo menunda jadwal penerbangannya selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut sebelum bertolak ke Sydney, Australia, dalam rangka kunjungan kenegaraan satu hari.
“Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Dalam rapat itu, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Kepala Negara juga mengingatkan agar setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan tepat waktu, termasuk dana yang dikelola pemerintah daerah.
“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk segera mengoordinasikan lintas kementerian dan memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal menjelang akhir tahun.
Langkah tersebut, kata Teddy, dilakukan guna menjaga akuntabilitas fiskal serta efektivitas realisasi program pemerintah.
“Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” pungkasnya.
Rapat khusus ini dinilai sebagai langkah awal pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat tata kelola keuangan negara serta memastikan anggaran publik memberikan manfaat nyata bagi rakyat di seluruh daerah.
(adm)
