Ming. Apr 5th, 2020

tunasnews.com

Tajam,Kredibel dan Berimbang

Jokowi Heran Soal Temuan PPATK: Tak Bisa Bayangkan, Simpan Uang Kok Di Kasino

2 min read

Foto Istimewa

TunasNews – Presiden Joko Widodo turut angkat bicara mengenai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Seperti yang diketahui, PPATK baru saja membeberkan soal modus baru dalam pencucian uang yang dilakukan oleh kepala daerah.

PPTAK mengungkapkan jika ada pejabat negara yang diduga melakukan pencucian uang melalui kasino. Pejabat tersebut akan menyimpan uang hingga miliaran rupiah ke rekening kasino luar negeri sehingga tidak terendus oleh lembaga pengawas keuangan Indonesia.

Presiden Jokowi mengkritik jika tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut sebagai aksi yang tidak terpuji. Jokowi juga mengaku merasa terheran-heran dengan modus pencucian uang tersebut yang dilakukan di kasino.

“Yang jelas sangat tidak terpuji bila ada kepala daerah yang tidak benar, simpan uang di kasino,” kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12). “Tidak bisa dibayangkan simpan uang kok di kasino.”

Jokowi kemudian menegaskan jika dirinya masih belum bisa berkomentar lebih banyak mengenai kasus pencucian uang lewat kasino ini. Pasalnya, ia masih belum menerima laporan secara langsung dari PPATK.

Temuan kasus pencucian uang ini juga turut menimbulkan sejumlah reaksi dari berbagai pihak. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik justru mengatakan jika PPATK dapat dipidana.

“Karena produk intelijen, maka tidak boleh dibuka selain ke aparat penegak hukum (APH) yang akan follow up dengan giat penyelidikan, tidak langsung penyidikan untuk klarifikasi informasi intelijen tersebut,” kata Akmal melalui keterangan tertulis, Senin (16/12). “Karena belum tentu salah atau pidana. Maka jika…”

Sementara itu anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Jazilul Fawaid memperingatkan PPATK. Jazilul mengingatkan agar PPATK tidak mempermainkan hukum dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan publik.

Sedangkan Ketua DPR Puan Maharani meminta baik PPATK dan Kementerian Dalam Negeri untuk tidak mengumbar nama kepala daerah yang terlibat aksi pencucian uang lewat kasini ini ke publik. Puan beralasan jika nama kepala daerah tersbeut diumumkan ke publik, maka akan berpotensi memicu simpang siur di tengah-tengah masyarakat.

 

 

 

 

Sumber: Wowkeren

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.